Poker Online adalah ‘Perjudian’ atau ‘Gim Keterampilan’ Ditanyakan kepada Pemerintah Bombay

Pemohon mengeklaim jika ia dirugikan oleh kelambanan departemen Dalam Negeri negara sisi, yang mengakibatkan perusahaan games swasta memandang games ini sebagai “permainan ketrampilan.” (File) Kursi Aurangabad dari Pengadilan Tinggi Bombay belakangan ini minta pemerintahan Maharashtra untuk mengatakan tempatnya apa permainan poker online terhitung permainan judi atau apa itu permainan ketrampilan.Minggu kemarin, kursi seksi Justice VK Jadhav dan Justice SC More sedang dengarkan PIL – disodorkan oleh aktivis sosial Munawar Ahmed dan berdiskusi lewat pengacara Ajay S Deshpande – yang usaha untuk meredam “kegiatan ilegal” sikap permainan poker di lajur online dan off-line.

Pemohon mengeklaim jika ia dirugikan oleh kelambanan departemen Dalam Negeri negara sisi, yang mengakibatkan perusahaan games swasta memandang games ini sebagai “permainan ketrampilan.” Penerapan permainan poker oleh beberapa perusahaan ini pada intinya didorong oleh ide “taruhan” dan “taruhan”, yang ke arah pada “ketagihan judi”, dan aktivitas permainan ditujukan untuk mempromokan “kesenangan dan keceriaan” untuk beberapa orang, Ahmad mengeklaim.

Tuntutan itu menambah jika ingat tingkatan yang lain dan ketentuan dasar poker, tiap peserta nikmati taruhan dan taruhan, hingga secara tidak menyengaja beberapa peserta, lewat perusahaan swasta, bertindak yang berlawanan dengan ketetapan undang-undang penangkalan permainan judi, dan dengan begitu permainan poker. hanya sebuah “permainan peluang.” Pemohon minta instruksi dari pengadilan untuk meredam perusahaan swasta, yang jalankan permainan poker online atau off-line, dari melakukan, dan menjelaskan pemerintahan negara sisi harus ambil langkah yang pas untuk penegakan hukum larangan permainan judi.

Pemohon menjelaskan jika perusahaan yang sediakan service games online tidak mempunyai proses yang efisien untuk mengonfirmasi umur orang yang memainkan dan “ada kemungkinan jika bahkan juga seorang anak kecil bisa beraktivitas itu. ” Sesudah advokat pemerintahan negara sisi M M Nerlikar cari waktu untuk ajukan pengakuan tercatat sebagai jawaban atas pembelaan itu, majelis meluluskan hal sama dan mempublikasikan permasalahan itu untuk sidang selanjutnya sampai 8 Februari.

Leave a Reply